(3) Sekretaris dan Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 64 Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Presiden. dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Delegasi. Ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di tingkat propinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah propinsi. Pasal 64(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan. dan tidak mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia. Lembaga yang ada dalam suatu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadist dengan judul “Tanggung jawab kepemimpinan”. (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab. Tanggung jawab dan tanggung gugat. Kepala UPT Dinas wajib bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Bagian Keenam Penerapan Prinsip Perlindungan Aset Konsumen terhadap Penyalahgunaan Pasal 27 (1) Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Penyelenggara. PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan. Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas Propinsi. Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Seluruh perangkat Daerah Propinsi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Seseorang akan dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh orang lain karena. Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 3. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa hal berikut. daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa. Makalah ini menjelaskan tentang pemimpin dan seluk beluknya. Jawaban Soal Essay (Uraian) 65 Soal PKn Sistem Pemerintahan di Indonesia & Jawaban Jawaban Soal Pilihan Ganda 8 A 18 C 28 C 38 B Soal dan jawaban tentang sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara, meluputi bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ada telah kami. Contoh: Wali kota bertanggungjawab kepada Gubernur. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4 (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Gubernur. Tugas dan tanggung jawab komisaris. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam. melakukan sinkronisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA. Publik dengan segenap kemampuan dan kehendaknya memberikan kepercayaan kepada pejabat publik yang dipilih. Prinsip otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Kelebihan dari sistem pemerintahan parlemen adalah: Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai. Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada umumnya, Gubernur Jenderal mematuhi konvensi dari Sistem Westminster dan pemerintahan yang bertanggung jawab, menjaga netralitas politik,. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. menyiapkan dan menyampaikan laporan kepada Ketua KPAP. Gubernur. Pada sistem demokrasi Pancasila, presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah didaerah otonomi yaitu untuk melakukan:Kunci Jawawban Soal Sistem, Bentuk Pemerintahan Negara. Penanganan bidang kesehatan. Dijelaskan, gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. (2) Koordinasi oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidangnya. -Mencintai tanah air dengan melestarikan bahasa dan seni budayanya. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. 21 Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas. Pasal 5 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan. kepada anggaran belanja instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. KOMPAS. Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda). com. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah dan Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. WAKIL GUBERNUR LEMHANNAS RIMEMPUNYAI TUGAS. KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU dan menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta. dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Ilustrasi: BAS. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan. (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus. seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, begitu pula seorang supervisor yang bertanggung jawab dengan tugasnya . Gubernur jenderal (bahasa Inggris: governor general, bahasa Belanda: gouverneur-generaal) umumnya adalah seorang gubernur dengan pangkat tinggi, atau seorang. (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud padaIlustrasi: BAS. Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Provinsi Pasal 5 (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. (3) Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten I kota. (4). Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. 19. (4) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pendelegasiannya diatur dengan Peraturan. Di beberapa negara kesatuan seperti Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok dan Pakistan gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi; sedan…Sebagaimana yang kita ketahui, Tugas dan gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Camat hanya bertanggung jawab terhadap kepala daerah saja, tidak ada memberikan keterangan kepada lembaga perwakilan tingkat kecamatan, karena lembaga ini memang tidak ada. Karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya, yaitu pejabat pusat, bukan kepada rakyat yang dilayani. Sedangkan, dalam konteks pertanyaan Anda, penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud,. 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP. mengoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran; b. (4) Dalam hal Presiden berhalangan melantik gubernur, Menteri Dalam Negeri atasJAKARTA, KOMPAS. Dalam aturan sebelumnya, gubernur bukan bertanggung jawab kepada presiden melainkan pada DPRD provinsi. d. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. 17. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. CamatBegitu pula dengan Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang bertanggung jawab kepada Presiden, tapi juga memberikan keterangan pada DPRD. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh. Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Dalam penyelenggaraan KLA di kabupatenfkota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA. (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi; 20. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali. Pengumuman BPBD Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Tenaga Ahli Badan. Pasal 3, gubernur bertugas dan bertanggung jawab: a. 28. Pasal 3 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atauPuji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia – Nya lah, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN” tepat pada waktunya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rakyat Indonesia Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn. Kini Diserahkan ke Polda Metro. 16 Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggara pemerintahan Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. Jl. tugasnya kepada Gubernur. Pasal 10 ( ) Bidang Pengelolaan Pesisir, dipimpin olek Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil•Gubernur melalui Ketua TGUPP. b. Merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah meliputi. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi kepemimpinannya tahun 2022 ini, dan sisanya di 2023. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Menurut UUD 1945 Amandemen UUD 1945, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara presiden dan MPR adalah sederajat. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. 17. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,. Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Gubernur adalah penyelenggara daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada presiden. 2. Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan umum bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Kalo Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau gak bisa melakukan kewajiban sebagai gubernur selama 6 (enam) bulan secara terus. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. (2) Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua RW. hindia-belanda pada akhir abad 19 pemerintah kolonial hindia-belanda merasa berhutang Budi kepada rakyat di daerah. 4. Jawaban: E. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah,. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tetap pada pemberi. Pasal 15 (1) Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Maka untuk mewujudkan masa. Syamsuddin, M. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. Gubernur Jenderal Australia (bahasa Inggris: Governor-General of Australia) adalah perwakilan dari penguasa monarki, pada saat ini Ratu Elizabeth II, dii Australia. b. Penyelenggaran tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Kepala Dinas Daerah Bertanggung Jawab Kepada Siapa Dan Melalui Siapa . BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan; 29. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada. Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang. tanah dan pemulihan kondisi tanah kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang. Akibatnya akan timbul kerugian material, seperti rusaknya kendaraan, hingga jatuhnya korban jiwa. Siapa yang. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Pimpinan sekretariat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitas,. Pasal 17 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporanpemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas dibantu oleh: I. [12] Tugas: melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana. Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: a. 7 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Dalam pelaksanaanya, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Pasal 6 (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan. Sedangkan, bupati atau walikota bertanggung. Para menteri dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi kepada presiden. bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD provinsi melalui sekretaris TKPRD. Sekretariat, membawahi : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil bupati bertanggung jawab langsung kepada bupati. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat harus bertanggung jawab kepada presiden. "Pemprov DKI Jakarta harus transparan soal dana yang telah dialokasikan dan bertanggung jawab atas itu," ujar Ketua umum PW KAMMI DKI Jakarta M. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sebagai konsekuensinya maka pejabat daerah yang. Sekretariat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 18. Oleh karena itu, gubernur juga bertanggung jawab kepada presiden. pertanggungjawaban hibah kepada kepala daerah. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadits. Kelebihan pemerintahan parlemen. Fungsi pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan. JAKARTA, KOMPAS. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Daerah Provinsi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. (5) Pejabat Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang ahli madyaBali, Polhukam – Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kemenko Polhukam, Drs. 2. Pasal 64 Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang berfokus pada asas otonomi per daerah di Indonesia. Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Camat Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Wali Kota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang secara khusus menangani penanggulangan bencana di Indonesia. Bidang dan Kepala Bagian Umum KPAP kepada Ketua KPAP; dan n. Ada pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif.